Semenjak terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia terus menyatakan komitmennya untuk terus menjunjung tinggi keadilan di seluruh dunia.
Masuknya Indonesia dalam tubuh Dewan HAM PBB menjadi salah satu bentuk kepercayaan internasional yang diberikan kepada Indonesia untuk membantu memenuhi, memajukan, dan memberikan perlindungan yang baik terkait HAM di kancah global.
Kawan GNFI, ini bukanlah kali pertama Indonesia terpilih sebagai salah satu anggota Dewan HAM PBB. Sebelumnya, Indonesia tercatat sudah lima kali terpilih menjadi anggota Dewan HAM, yakni periode 2006-2007, periode 2007-2010, lalu pada 2011-2014, 2015-2017, dan 2020 hingga 2022.
Pada keanggotaan di tahun 2024-2026, Indonesia menjabat bersama dengan beberapa negara lainnya, seperti Albania, Brasil, Bulgaria, Burgundi, Pantai Gading, Kuba, Republik Dominika, Prancis, Ghana, Jepang, Kuwait, Malawi, Tiongkok, dan Belanda.
Indonesia juga menjadi wakil presiden dewan pada tahun pertama keanggotaannya. Di sisi lain, bersama dengan Tiongkok, Jepang, dan Kuwait, Indonesia akan mewakili “suara” dari kawasan Asia Pasifik.
Dalam mendukung terciptanya pemajuan dan perlindungan HAM, Indonesia bertekad untuk tetap teguh menjalankan amanat konstitusinya yang sesuai dalam UUD 1945, yakni menciptakan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Indonesia sendiri juga berperan aktif dalam membantu penyelesaian konflik yang tengah terjadi di berbagai wilayah, seperti Ukraina, Palestina, Sudan, hingga Myanmar. Indonesia juga meminta Dewan HAM PBB untuk memastikan jalannya perlindungan HAM dengan baik.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, turut mengingatkan bahwa HAM merupakan “oksigen kemanusiaan”. Sayangnya, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, di mana banyak terjadi konflik dan ketidakadilan yang dialami oleh banyak negara.
Oleh karena itu, Indonesia menyatakan komitmennya untuk terus berperan aktif dan mampu menjadi secercah harapan sebagai “oksigen kemanusiaan”, di tengah situasi geopolitik dunia yang tidak stabil.
Raih Suara Terbanyak, RI Kembali Jadi Anggota Dewan HAM PBB
HAM sebagai “Jantung” Kebijakan Nasional
Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa seluruh negara wajib meletakkan HAM sebagai ‘jantung” dari seluruh kebijakan nasionalnya. Memajukan dan memastikan setiap warga negara terpernuhi dan terlindungi haknya merupakan kewajiban setiap negara.
“Setiap negara harus menempatkan HAM sebagai jantung kebijakan nasionalnya”, tegas Sugiono dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri.
Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa program yang menjadi program prioritas pemerintah. Program-program unggulan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan perumahan rakyat, dan layanan pemeriksaan gratis merupakan contoh upaya nyata pemenuhan HAM di Indonesia.
“Indonesia menggarisbawahi pentingnya hak atas pembangunan, memastikan negara mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyatnya”, imbuhnya.
Kawan GNFI, Indonesia bersama ASEAN diharapkan dapat berperan lebih banyak untuk membantu penyelesaian isu-isu di dunia, utamanya kawasan. ASEAN diminta untuk dapat membantu upaya untuk menyelesaikan isu Myanmar yang belum menemukan titik terang.
Menlu Retno Suarakan Isu Palestina di Sidang Dewan HAM PBB ke-55
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News